Rasanya, baru beberapa pekan lalu rakyat seluruh Indonesia merayakan hari Kemerdekaan RI ke-77 dengan suka cita, upacara dilakukan hampir di seluruh pelosok negeri. Dan, beragam kegiatan mulai karnaval hingga lomba makan krupuk digelar di setiap desa-desa dan kampung-kampung.
Namun, senyum bahagia yang jelata sirna seketika saat pemerintah resmi menaikkan harga BBM pada 3 September 2022 lalu, Pertalite yang semula Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 dan Pertamax dari Rp 12.500 naik nenjadi Rp 14.500.
Beragam alasan dilontarkan pemerintah untuk membenarkan kebijakannya, salah satunya karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mampu menanggung beban subsidi BBM yang terus naik. Selain itu, karena subsidi BBM selama ini dinikmati oleh yang mampu–tidak tepat sasaran.
Anehnya, alasan pemerintah soal APBN tidak mampu lagi mananggung beban subsidi BBM yang terlalu besar kontra dengan kebijakannya soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang diprediksi menghabiskan Rp 466 Triliun.
Itu hanya untuk IKN, belum mega proyek lainnya yang telah dicanangkan oleh pemerintah yang totalnya mencapai 41 proyek pembangunan dan sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional (RPJMN) 2020-2024, salah satunya 18 Waduk Multiguna hingga KA Makassar Pare-Pare.
Seharusnya, pemerintah sadar bahwa masyarakat baru pulih dari Pandemi Covid-19 yang telah memporak porandakan ekonominya, rakyat baru bangkit dari keterpurukan setelah 2 tahun lebih tak berdaya diserang virus berbahaya.
Kenaikan harga BBM yang secara tiba-tiba ini telah melukai hati rakyat. Semua kebutuhan pokok perlahan merangkak naik, harga Beras, Telur hingga Bawang. Mungkin, benar lirik lagu ‘Gelang Rambut Anarki’ dari Iwan Fals,
Galang rambu anarki dengarlah
Terompet tahun baru menyambutmu
Galang rambu anarki ingatlah
Tangisan pertamamu ditandai bbm
Melambung tinggi
Maafkan kedua orangtuamu
Kalau tak mampu beli susu
Bbm naik tinggi
Susu tak terbeli orang pintar tarik subsidi
Mungkin bayi kurang gizi
Seharusnya, pemerintah lebih bijak dengan menunda pembangunan IKN dan membiarkan ekonomi rakyat pulih lebih dulu untuk manikkan harga BBM. Sejatinya, gunanya pemimpin untuk mensejahterakan rakyat bukan membebani hidup rakyat.
Ini benar-benar harus menjadi catatan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin di tahun 2024 mendatang. Dia yang berpihak pada Oligarki dan mengabaikan yang jelata jangan sampai menjadi orang nomor satu di negeri ini.
Penulis: Novia Ulfiani
Mahasiswi Prodi PGMI
Editor: Robith
Publiser: Robith
