Nikah Sirri Dalam Hukum Positif Serta Konsekuensinya Bagi Istri Dan Anak

Pernikahan  adalah salah satu sunnah Rasul yang dianjurkan bagi ummat Islam agar generasi Islam tidak punah. Pernikahan itu sendiri secara umum berarti ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk hidup berketurunan dan membangun sebuah keluarga bahagia serta sejahtera yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.

Setiap manusia pasti akan menikah di waktu yang telah Allah tetapkan, jika pun ada manusia yang tidak menikah selama hidupnya, berarti itu adalah ketentuan Allah yang memang  di berikan kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki. Namun secara umum, Allah sudah menentukan takdir untuk masing-masing hamba. Salah satunya adalah terkait jodoh. Selain  rizqi dan juga mati, Allah juga menyiapkan jodoh semenjak manusia berada di alam kandungan.

Dari aspek pernikahan yang telah di bahas diatas, ada pernikahan yang hingga saat ini masih menimbulkan kontroversial antara hukum Agama Islam dan hukum positif, yaitu nikah siri. Kata nikah siri ini mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan atau administrasi secara resmi menurut Negara yang melalui Kantor urusan agama (KUA), namun sudah resmi atau sah menurut hukum Agama islam

Praktik pernikahan dibawah tangan atau siri banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tidak terkecuali di daerah Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kecamatan Kandangserang. Penyebabnya beragam diantaranya lantaran alasan ekonomi dan minimnya edukasi seksual sejak dini. Sesungguhnya tanpa mereka sadari bahwa negara Indonesia tidak mengesahkan pernikahan siri. Pernikahan siri tidak di benarkan dalam UU perkawinan sebagaimana yang telah di sebutkan dalam UU perkawinan tahun 1975 No 9 pasal 2 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 bahwa pernikahan sirri tidak didaftarkan/dicatatkan pada KUA ataupun Catatan Sipil sehingga perkawinan sirri tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif. Sehingga perkawinan sirri dinilai bukan merupakan pernikahan yang sah.

Indonesia adalah Negara hukum yang segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Hal itu ditegaskan untuk keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia jelas bukan negara Islam, melainkan negara hukum yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan  hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

Meskipun negara Indonesia bukan negara Islam, tapi penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Hal itu mengacu pada data demografis bahwa penduduk muslim di Indonesia mencapai 236 juta jiwa pada tahun 2024 dari total populasi. Namun tetap saja Indonesia negara hukum yang teguh pada pendiriannya dengan tidak mengesahkan atau memperbolehkan adanya pernikahan sirri, tapi mengapa masih banyak yang melakukan pernikahan sirri hingga bertahun-tahun lamanya?

Pernikahan sirri memiliki dampak negative bagi istri dan jika telah dikaruniai seorang anak menurut pandangan hukum. Dalam pernikahan sirri tidak ada surat nikah yang dikeluarkan oleh negara. Artinya pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan begitu konsekuensi bagi istri sirri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Sehingga nanti apabila pernikahan kedepannya mendapati keguncangan dan suami meninggalkan istri dengan semaunya, pengurusan warisan atau harta gono gini saat cerai tidak dapat dilakukan dan istri siri tidak dapat melakukan apapun.

Sedangkan konsekuensi nikah sirri bagi anak adalah tidak di sebut sebagai anak yang “sah”. Status anak hasil nikah sirri sama dengan status anak di luar nikah. Di dalam UU perkawinan  pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Pasal 100 KHI menerangkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum dapat membuktikan dapat membuktikan adanya hubungan darah sebagai ayahnya.

Namun, pernikahan sirri juga memiliki dampak positif. Diantaranya adalah saat muda mudi melangsungkan khitbah atau istilah modernnya tunangan, persiapan pernikahan yang rinci dan sistematis secara administrasi dan berbagai adat lainnya, status pernikahan sirri agar tidak ada fitnah dan mampu menghindarkan seseorang dari hukum zina dalam agama dan dampak positif lainnya. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya dibekali edukasi dan komitmen agar pernikahan sirri untuk mempersiapkan pernikahan sah menurut negara tidak berlangsung lama hingga bertahun-tahun dengan tujuan demi keselamatan status seorang Wanita.

Hal tersebut bisa di simpulkan bahwa betapa pentingnya memperhatikan konsekuensi dari pernikahan sirri. Terutama bagi perempuan atau istri, karena perempuan adalah pihak yang paling banyak di rugikan dari pada istr, seperti kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan keluarga, kekerasan seksual dan juga kesenjangan ekonomi. Jadi, negara Indonesia sangat menegaskan kekuatan hukum dengan tidak mengesahkan pernikahan sirri agar jumlah pihak-pihak yang dirugikan tidak banyak dan meminimalisir angka perceraian.

 

Author: Isrofi’ul Anisa – Mahasiswi Prodi HKI Smt 6

Editor : Nabila N.A

Artikel Terkait

Artikel Terbaru